Kasus Bank Century dan “perseteruan” KPK-Polisi-Jaksa bisa meniru skandal Watergate di Amerika tahun 1970-an, yang menumbangkan Presiden Richard Nixon
Oleh Amran Nasution*
Hidayatullah.com--Perseteruan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, sebagai akibat upaya menghancurkan KPK. Komisi itu dianggap terlalu independen dan telah menjelma menjadi superbody. Tapi rakyat mendukungnya. Betulkah kasus ini akan mirip skandal Watergate?
Selama berhari-hari berita televisi, radio, koran, dan situs internet, terfokus pada cerita di seputar ‘’pertempuran’’ antara pemerintah yang diwakili Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung masyarakat sipil (civil society), terutama masyarakat anti-korupsi dari kelas menengah perkotaan.
Rakyat asyik menyaksikan siaran televisi atau melalap halaman koran, dan puncaknya terjadi ketika sidang terbuka Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa, 3 November lalu, membuka rekaman percakapan telepon seluler Anggodo Widjojo, pengusaha asal Surabaya, dengan sejumlah orang. Rekaman hasil sadapan KPK membuktikan telah terjadi rekayasa dalam upaya kriminalisasi dan penangkapan terhadap dua Wakil Ketua KPK non-aktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Televisi berita pun panen. Menurut perusahaan riset media, PT AGB Nielsen Media Research, saat itu terjadi penyedotan pemirsa oleh televisi berita. Dibanding sebelumnya, pada hari itu, terutama pukul 11 sampai 17 .30 WIB – saat rekaman itu disiarkan langsung oleh televisi berita -- jumlah pemirsa melonjak sampai 169% (rata-rata 729.000 pemirsa) dibanding hari sebelumnya.
Kenapa peristiwa ini menarik pemirsa? Karena rekaman itu merupakan bukti konkret dari apa yang disebut upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, dan lebih jauh lagi, eliminasi terhadap KPK. ‘’Jadi nanti KPK ditutup,’’ begitu cuplikan dialog pembicaraan telepon Anggodo dengan seorang wanita. Disebut pula dalam percakapan bahwa ‘’RI Satu’’ (maksudnya Presiden SBY) berada di pihak mereka. Padahal rakyat memihak KPK. Institusi ini dianggap banyak menjebak dan menangkap para koruptor.
Oleh karena itu wajar saja kalau para pemirsa TV geram, kesal, bahkan marah, menyaksikan dialog dalam rekaman tadi: bagaiamana para pejabat (bahkan pejabat tinggi) bisa diatur sedemikian rupa hanya dengan harga murah oleh seorang cukong.
Anggodo adalah adik pengusaha Anggoro Widjojo, Boss PT Masaro Radiokom yang menggarap proyek komunikasi di Departemen Kehutanan. Keduanya berasal dari Surabaya , dan dulu mereka dikenal sebagai agen judi SDSB. Tahun lalu, KPK mengendus terjadi korupsi di proyek komunikasi PT Masaro Radiokom, dan segera mencekal Anggoro dan kawan-kawan. Tapi Anggoro ternyata lebih licin: ia berhasil kabur ke Singapore. Dari sana ia buat gerakan untuk memukul balik KPK, dengan dukungan penuh para pejabat Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Adiknya, Anggodo, berperan sebagai operator. Hubungan ‘’dekat’’ Anggodo dengan Kabagreskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung A.H.Ritonga – via seorang tukang pijat dari Surabaya, diduga bernama Ong Juliana Gunawan – membuat Anggodo berada di atas angin. Apalagi, kata Ong Juliana, Presiden SBY berada di pihak mereka. ‘’Ngerti nggak? Sekarang SBY itu ikut mendukung,’’ katanya kepada Anggodo di dalam rekaman KPK.
Rekaman itu memamerkan kehebatan Anggodo. Tergambar bagaimana Anggodo mendekati orang kedua di Kejaksaan Agung melalui wanita tukang pijat. Wanita itu mestinya sangat akrab dengan Anggodo karena terkadang ia memanggil Anggodo dengan ‘’yang’’ atau singkatan dari sayang. Anggodo juga memanggil wanita itu dengan sebutan serupa.
Koran-koran memberitakan Juliana – yang berusia paruh baya tapi masih cantik -- telah dua kali tertangkap polisi memakai narkoba jenis sabu-sabu. Kabarnya dia juga pernah tertangkap di Yogyakarta untuk kasus serupa. Yang tak jelas berapa tahun ia dihukum karena perbuatannya itu. Hubungannya yang akrab dengan pejabat Kejaksaan tampaknya membuat ia tak perlu berlama-lama di rumah penjara.
Dari pembicaraan telepon yang disadap KPK, misalnya, terbaca Anggodo memanfaatkan Juliana untuk ‘’menggarap’’ Wakil Jaksa Agung A.H.Ritonga. Tampaknya dari Ritonga-lah, Juliana tahu Presiden SBY berada di pihak mereka dalam menghadapi KPK.
Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal, memang segera bersuara mengatakan nama Presiden telah dicatut dalam rekamanan. Tapi anehnya kali ini Presiden SBY tak ‘’bersemangat’’ seperti beberapa tahun lalu, ketika namanya dicemarkan Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif. Ketika itu, Presiden SBY dengan ditemani istrinya langsung datang sendiri ke Polda Metro Jaya mengadukan Zaenal sebagai telah mencemarkan nama baiknya. Presiden pun memperoleh citra sebagai seorang pemimpin yang taat hukum. Ia memberi contoh bagaimana seseorang bertindak bila nama baiknya dicemarkan.
Sekarang tidak. Kecuali bantahan Dino, peristiwa ini seperti ingin dilupakan. Telah beberapa hari berita itu tersebar, Presiden SBY tak kunjung mengadu ke polisi atas pencemaran atau pencatutan nama baiknya oleh tukang pijat itu, atau oleh pengusaha Anggodo Widjojo.
Polisi pun ikut tak bersemangat mengusut Anggodo, atau mencari tahu siapa wanita tukang pijat yang dengan lancang berani membawa-bawa nama Presiden SBY. Semuanya sungguh aneh bin ajaib. Soalnya selama ini, Presiden SBY dikenal sebagai orang yang amat berdisiplin dalam mengawal citranya. Citra, bagi SBY, adalah sesuatu yang amat penting. Karena kemampuan membangun citralah dia sampai dua kali terpilih sebagai Presiden.
Sekadar contoh, Indonesia adalah sarang korupsi. Lembaga pemeringkat korupsi seperti Tranparency International yang berpusat di Berlin, meletakkan Indonesia di peringkat di atas 100, di antara 180-an negara yang disurvei. Artinya Indonesia adalah negara korup. Perusahaan konsultan dari Hongkong, PERC, yang secara rutin mengumumkan peringkat korupsi, beberapa bulan lalu menyatakan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia .
Tapi dalam pemilu lalu, SBY dan pendukungnya berhasil membangun citra sebagai pemimpin anti-korupsi. Kok bisa? Itulah hebatnya SBY dan timnya dalam pembentukan citra. Berbagai penangkapan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat – termasuk terhadap besan kandung Presiden SBY, mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan karena kasus korupsi Rp 100 milyar dana BI – berhasil dicitrakan sebagai hasil kerja positif SBY. Padahal KPK bukanlah institusi bawahan Presiden, sebagaimana halnya polisi dan kejaksaan. Malah kabar yang beredar menyebutkan di zaman kepemimpinan Antasari Azhar, hubungan KPK dengan Presiden SBY tak terlalu mesra, terutama setelah KPK menangkap Aulia Pohan.
Dulu ketika dipimpin Taufikurahman Ruki yang pernah menjadi staf SBY di Kantor Menko Polkam, KPK memang dikenal dekat dengan presiden. Tapi ketika itulah KPK gencar dituduh sebagai lembaga tebang pilih, karena menindak koruptor tertentu sembari melindungi koruptor yang lain. Setelah kepengurusan baru dipimpin mantan jaksa Antasari Azhar, KPK terlihat lebih independen, malah berani menangkap besan kandung Presiden SBY. Di bawah kepemimpinan Ruki dulu, kasus korupsi yang melibatkan Aulia Pohan itu seakan telah dipeti-eskan.
Mirip Skandal Watergate
Contoh lain, awal Oktober lalu, Badan Pembangunan PBB, UNDP (United Nations Development Program), mengumumkan peringkat Human Develompment Index (HDI) alias indeks pembangunan manusia. Ternyata badan PBB itu menempatkan Indonesia di peringkat 111 dari 182 negara yang disurvei. Peringkat itu menurun dari 109 tahun sebelumnya, dan 107 tahun sebelumnya lagi.
Padahal HDI adalah ukuran yang sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintahan suatu negara. Yang diukur di sini adalah tingkat buta huruf dan pendidikan, pendapatan per-kapita dan standar kehidupan, serta angka harapan hidup rata-rata. Dengan ukuran itu diketahui tingkat kemakmuran rakyat sebuah negara.
Ternyata selama tiga tahun terahir –di bawah Presiden SBY– peringkat HDI Indonesia terus melorot. Tapi anehnya citra pemerintah SBY di mata rakyat seakan berhasil mengurangi kemiskinan, dan sukses meningkatkan taraf hidup rakyat. Padahal yang terjadi sesungguhnya berdasarkan indeks HDI rakyat Indonesia terus-menerus bertambah miskin.
Memang terjadi pertumbuhan ekonomi, tapi itu adalah pertumbuhan tak berkualitas yang dinikmati sejumlah kecil orang kaya – terutama segelintir konglomerat – yang menikmati sistem ekonomi kapitalisme tak terkendali alias neo-liberalisme. Itulah sebabnya gini rasio Indonesia selalu tinggi sebagai pertanda kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia melebar.
Presiden SBY kemudian membuat berbagai program jangka pendek khusus untuk menyongsong Pemilu, antara lain, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rakyat miskin. Orang-orang miskin dan pengangguran yang jumlahnya tambah banyak, oleh pemerintah diberi uang Rp 300.000. Jelas program sinterklas seperti itu tak mendidik rakyat. Tapi hasilnya menyebabkan SBY popular di mata rakyat. Rakyat tak peduli bahwa dana BLT berasal dari utang luar negeri. Sekarang setelah pemilihan umum usai, program bagi-bagi duit model BLT pun menghilang. Sementara rakyat miskin tetap bertambah miskin.
Tapi mengapa sekarang KPK ingin dilumpuhkan dan para pejabatnya dikriminalisasikan? Sementara orang melihat kehebohan yang terjadi hanyalah perseteruan antara kepolisian dibantu Kejaksaan melawan KPK. Peristiwa ini pada awalnya dipicu penyadapan telepon Kabagreskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji oleh KPK. Ketika itu Susno sedang menangani kasus Bank Century. Ternyata ia ikut-ikutan berupaya agar deposan tertentu dilunasi oleh manajemen Bank Century, antara lain, dengan membuat surat rekomendasi. Sebagai imbalan, seperti diketahui dari pembicaraan telepon Susno dengan salah seorang pengacara deposan besar, ada permintaan imbalan Rp 10 milyar. Lebih jauh lagi, Susno Duadji pergi menemui Anggoro Widjojo di Singapura dengan alasan Anggoro hanya ingin ditemui oleh dia. Begitu hebatnya Anggoro, sebagai buron dia ditemui perwira tinggi penting kepolisian berbintang tiga.
Tampaknya semua yang dilakukan Susno seakan direstui Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Malah di depan Komisi 3 DPR, 5 November lalu, guna meyakinkan para anggota DPR bahwa tuduhan polisi terhadap Chandra dan Bibit benar, Kapolri sampai mengungkapkan bahwa Chandra melindungi korupsi Rp 17 milyar di Departemen Kehutanan oleh Menteri M.S.Kaban, karena hubungannya dengan Kaban. Menurut Kapolri, Kaban berperan menghubungkan Chandra dengan Nadia, putri tokoh Islam terkemuka, Nurcholish Madjid (Almarhum). Adalah Kaban, menurut versi Kapolri, yang mengawinkan Chandra dengan Nadia.
Informasi Kapolri yang ternyata tak benar itu bukan saja membuat tersinggung keluarga Almarhum, tapi juga teman dan pengikut cendekiawan Muslim terkemuka itu. Malah di berbagai tempat mulai muncul tuntutan dari HMI agar Kapolri segera minta maaf dan meralat pernyataannya yang dianggap abal-abal itu. Nurcholish pernah menjabat Ketua Umum HMI selama dua priode. Yang penting dari peristiwa ini: kalau Kapolri sampai menyampaikan kabar tak berdasar di depan DPR, bagaimana tuduhan dan informasi polisi tentang Chandra dan Bibit bisa dipercaya? Apalagi, Tim 8 yang dibentuk Presiden dan dipimpin pengacara senior Adnan Buyung Nasution, sudah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden bahwa tuduhan polisi terhadap dua Wakil Ketua KPK itu amat lemah.
Sementara itu Presiden SBY mengaku tak mau campur-tangan. Kata Presiden, semua diserahkan kepada hukum. Presiden seakan tak tahu bahwa yang terjadi sudah keluar dari jalur hukum, seperti peran Susno Duadji dalam kasus Bank Century dan menemui buron Anggoro Widjojo ke Singapore, atau hubungan Wakil Jaksa Agung dengan Anggodo Widjojo via tukang pijat Ong Juliana Gunawan.
Sikap yang dipilih Presiden praktis menyebabkan Presiden SBY pun berada dalam posisi berseberangan dengan KPK. Memang Presiden sebelumnya pernah mengeritik dengan mengatakan KPK telah menjadi superbody alias lembaga dengan kekuasaan luar biasa. Kekuasaan KPK tak bisa lagi dikontrol.
Maka rakyat – terutama yang ingin korupsi diberantas – memilih posisi mendukung KPK. Banyak orang percaya di balik kriminalisasi terhadap para pejabat KPK tersimpan niat lebih jauh yang bertujuan agar KPK tak membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Bank Century, atau permainan data teknologi informasi (IT) KPU dalam pemilihan umum lalu, yang pernah akan diusut KPK.
Dalam kasus Bank Century, misalnya, sudah lama beredar isu bahwa penyelamatan dilakukan pemerintah karena ingin mengamankan dana para deposan besar di bank itu. Deposan itu konon penyumbang salah satu calon dalam Pemilu. Akibatnya, pemerintah harus menggelontorkan dana Rp 6,7 triliun ke bank swasta yang menurut bekas Wakil Presiden Yusuf Kalla, dikelola oleh para kriminal itu.
Karenanya peristiwa ini diduga akan terus berkembang. Malah tak sedikit yang berpendapat kasus ini bisa meniru skandal Watergate di Amerika Serikat tahun 1970-an, yang mengakibatkan tumbangnya Presiden Richard Nixon. Ikuti saja. [www.hidayatullah.com]
*)Penulis adalah Direktur Institute For Policy Studies (IPS) dan kolumis www.hidayatullah.com
Wildan Hasan
11.18.2009
FAKTA DIBALIK KRIMINALISASI KPK
Dear All,
Tulisan dibawah sempat populer di kompasiana.com karena jika dilihat
dari judul dan isinya, apabila benar maka sangat hebat permainan
sandiwara para petinggi negara kita ini. Berdoa saja semoga semuanya
terselesaikan dengan baik.
sumber :
http://politik. kompasiana. com/2009/ 11/15/fakta- di-balik- kriminalisasi- kpk-dan-keterlib atan-sby/
Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya,
tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan
mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu
mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan
orang-orang yang sudah dipilih oleh "sang sutradara", akibatnya,
meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.
Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita
telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang
baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar
biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan
Presiden SBY.
Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak
pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat.
Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung
pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.
Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman
sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih,
dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin
menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses
menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap
orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi
jabatan sebagai Jaksa Agung.
Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu
banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan
banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di
Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu
saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim,
karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para
aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui
Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira
polisi lainnya.
Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY
sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena
dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati
Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh
orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan
kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas
korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa
Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.
Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa
Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk
"melenyapkan" Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri
juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul
Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya) , dan
konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus
penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro
terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu
Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong
dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata
(kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK),
Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat
lainnya].
Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun
mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani
KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk "menghabisi Antasari
" adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008
semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah
wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di
Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar
media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari.
Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan
menggusur Antasari.
Nyatanya, tidak semua wartawan itu "hitam", namun ada juga
wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari
lewat media tidak berhasil.
Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri
dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari
bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan
melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah
dijadikan "alat" untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai
kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari
sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri
Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian
Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak
sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century,
sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya
kampanye SBY.
Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam
kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy
Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara
Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus
melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan
pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri),
yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh
Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk
memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke
Bank Century.
Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam
akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan
oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah
menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga
Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY.
Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para
intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan
menjerat Antasari.
Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang
cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih
menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus
(Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin
melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia
(induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut,
Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat
seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri
BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi
PT RNI ditangkap KPK.
Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan
Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga
Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi
yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk
bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan
dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka
skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti
untuk menjebak Antasari.
Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti
Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan
umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh
karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat
skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka
dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan
kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan
Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus
penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.
Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan
dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari,
mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus
"dipaksa KPK". Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan
Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah
kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk
memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar
tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait
dengan "terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga
Nasrudin.
Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa
akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari
selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang
seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor
Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi
seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.
Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian
dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah.
Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang
rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari
ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada
dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.
Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus
melakukan penyadapan-penyadap an. Nah saat melakukan berbagai penyadapan,
nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp
10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau
180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran
Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu
biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari
hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa
dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara
melalui Century oleh inner cycle SBY.
Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka
skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno
pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui
seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra
mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian
dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.
Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan
Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat
lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah
Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap
(dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa
Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.
Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan
akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah
berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini
sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai
mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media,
SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan
Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon
ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah
Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan
Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun
sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar
hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung,
Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY
(pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING
PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP.
Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang
paling besar.
Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun
berani menagkap Anggodo!
Oleh : Rina Dewreight
Tulisan dibawah sempat populer di kompasiana.com karena jika dilihat
dari judul dan isinya, apabila benar maka sangat hebat permainan
sandiwara para petinggi negara kita ini. Berdoa saja semoga semuanya
terselesaikan dengan baik.
sumber :
http://politik. kompasiana. com/2009/ 11/15/fakta- di-balik- kriminalisasi- kpk-dan-keterlib atan-sby/
Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya,
tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan
mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu
mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan
orang-orang yang sudah dipilih oleh "sang sutradara", akibatnya,
meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.
Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita
telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang
baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar
biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan
Presiden SBY.
Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak
pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat.
Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung
pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agenda pemeriksaaanya.
Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman
sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih,
dimana waktu Hendraman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin
menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses
menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap
orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihadiahi
jabatan sebagai Jaksa Agung.
Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu
banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan
banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di
Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu
saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim,
karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para
aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui
Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira
polisi lainnya.
Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY
sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena
dia harus menjaga citra, apalagi moment penahanan besannya mendekati
Pemilu, dimana dia akan mencalonkan lagi. SBY juga dinasehati oleh
orang-orang dekatnya agar moment itu nantinya dapat dipakai untuk bahan
kampanye, bahwa seorang SBY tidak pandang bulu dalam memberantas
korupsi. SBY terus mendendam apalagi, setiap ketemu menantunya Anisa
Pohan , suka menangis sambil menanyakan nasib ayahnya.
Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa
Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk
"melenyapkan" Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri
juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul
Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya) , dan
konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus
penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro
terhadap oknun KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu
Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong
dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata
(kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK),
Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat
lainnya].
Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun
mereka minta agar kasus BLBI , dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani
KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk "menghabisi Antasari
" adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008
semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah
wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di
Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar
media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari.
Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan
menggusur Antasari.
Nyatanya, tidak semua wartawan itu "hitam", namun ada juga
wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisaai Antasari
lewat media tidak berhasil.
Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri
dan Jaksa Agung yang di back up SBY untuk menjatuhkannya. Antasari
bukannya malah nurut atau takut, justeru malah menjadi-hadi dan terkesan
melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah
dijadikan "alat" untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai
kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari
sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri
Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian
Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak
sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century,
sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya
kampanye SBY.
Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam
kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy
Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara
Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus
melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan
pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri),
yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh
Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal lici dan korup) untuk
memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke
Bank Century.
Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam
akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan
oleh perusahaannya Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah
menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga
Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY.
Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para
intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan
menjerat Antasari.
Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang
cukup dekat Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih
menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus
(Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi Ketua KPK, Nasrudin
melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT Rajawali Nusantara Indonesia
(induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut,
Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat
seluruh jajaran direksi PT Rajawali, dan merekomendasarkan ke Menteri
BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT RNI, begitu jajaran direksi
PT RNI ditangkap KPK.
Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan
Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga
Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polsi
yang mencium kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk
bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan
dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka
skenario pun disusun, dimana Nasrudin disuruh mengumpan Rani Yulianti
untuk menjebak Antasari.
Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti
Kabareskrim. melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan
umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh
karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat
skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka
dilibatkanlah pengusaha Sigit Hario Wibisono. Mengapa polisi dan
kejaksaan memilih Sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan
Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus
penggelapan dana di Departemen Sosial sebasar Rp 400 miliar.
Sigit yang pernah menjadi staf ahli di Depsos ini ternyata menggelapakan
dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman, Antasari,
mengingatkan agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus
"dipaksa KPK". Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan
Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah
kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk
memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar
tekana-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkait
dengan "terjebaknya: Antasari di sebuah hotel dengan istri ketiga
Nasrudin.
Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa
akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari
selama-laamnya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang
seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor
Nasrudin buknalah tiga orang yangs sekarang ditahan polisi, tetapi
seorang polisi (Brimob ) yang terlatih.
Bibit dan Chandra. Lalu bagaimana dengan Bibit dan Chandra? Kepolisian
dan Kejaksaan berpikir dengan dibuinya Antasari, maka KPK akan melemah.
Dalam kenyataannya, tidak demikian. Bibit dan Chandra , termasuk yang
rajin meneruskan pekerjaan Antasari. Seminggu sebelum Antasari
ditangkap, Antasari pesan wanti-wanti agar apabila terjadi apa-apa pada
dirinya, maka penelusuran Bank Century dan IT KPU harus diteruskan.
Itulah sebabnya KPK terus akan menyelidiki Bank Century, dengan terus
melakukan penyadapan-penyadap an. Nah saat melakukan berbagai penyadapan,
nyangkutlah Susno yang lagi terima duit dari Budi Sammpoerna sebesar Rp
10 miliar, saat Budi mencairkan tahap pertama sebasar US $ 18 juta atau
180 miliar dari Bank Century. Sebetulnya ini bukan berkait dengan peran
Susno yang telah membuat surat ke Bank Century (itu dibuat seperti itu
biar seolah–olah duit komisi), duit itu merupakan pembagian dari
hasil jarahan Bank Century untuk para perwira Polri. Hal ini bisa
dipahami, soalnya polisi kan tahu modus operansi pembobolan duit negara
melalui Century oleh inner cycle SBY.
Bibit dan Chandra adalah dua pimpinan KPK yang intens akan membuka
skandal bank Bank Century. Nah, karena dua orang ini membahayakan, Susno
pun ditugasi untuk mencari-cari kesalahan Bibit dan Chandra. Melalui
seorang Markus (Eddy Sumarsono) diketahui, bahwa Bibit dan Chandra
mengeluarkan surat cekal untuk Anggoro. Maka dari situlah kemudian
dibuat Bibit dan Chandra melakukan penyalahgunaan wewenang.
Nah, saat masih dituduh menyalahgunakan wewenang, rupanya Bibit dan
Chandra bersama para pengacara terus melawan, karena alibi itu sangat
lemah, maka disusunlah skenario terjadinya pemerasan. Di sinilah
Antasari dibujuk dengan iming-iming, ia akan dibebaskan dengan bertahap
(dihukum tapi tidak berat), namun dia harus membuat testimony, bahwa
Bibit dan Chandra melakukan pemerasan.
Berbagai cara dilakukan, Anggoro yang memang dibidik KPK, dijanjikan
akan diselsaikan masalahnya Kepolisian dan Jaksa, maka disusunlah
berbagai skenario yang melibatkanAnggodo, karena Angodo juga selama ini
sudah biasa menjadi Markus. Persoalan menjadi runyam, ketika media mulai
mengeluarkan sedikir rekaman yang ada kalimat R1-nya. Saat dimuat media,
SBY konon sangat gusar, juga orang-orang dekatnya, apalagi Bibit dan
Chandra sangat tahu kasus Bank Century. Kapolri dan Jaksa Agung konon
ditegur habis Presiden SBY agar persoalan tidak meluas, maka ditahanlah
Bibit dan Chandra ditahan. Tanpa diduga, rupanya penahaan Bibit dan
Chandra mendapat reaksi yang luar biasa dari publik maka Presiden pun
sempat keder dan menugaskan Denny Indrayana untuk menghubungi para pakar
hokum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
Demikian, sebetulnya bahwa ujung persoalan adalah SBY, Jaksa Agung,
Kapolri, Joko Suyanto, dan para kongloemrat hitam, serta innercycle SBY
(pengumpul duit untk pemilu legislative dan presiden). RASANYA ENDING
PERSOALAN INI AKAN PANJANG, KARENA SBY PASTI TIDAK AKAN BERANI BERSIKAP.
Satu catatan, Anggoro dan Anggodo, termasuk penyumbang Pemilu yang
paling besar.
Jadi mana mungkin Polisi atau Jaksa, bahkan Presiden SBY sekalipun
berani menagkap Anggodo!
Oleh : Rina Dewreight
11.08.2009
11.04.2009
Selamat Jalan Ustadz Shiddiq
Kepergian (Alm) Shidiq Amien bagi Persis seperti 'amul-huzni (hari kesedihan). Mereka kehilangan tokoh-tokoh yang berkonstribusi besar dalam dakwah
Oleh Tiar Anwar Bachtiar
Hidayatullah.com--Ribuan jama'ah berdesak-desakan untuk bisa menshalatkan jenazah Ust. Shiddiq Amien—Allahu yarham—dari sejak malam Ahad di RS. Al-Islam dan masjid PP. Persis Viaduct, sampai hari Ahad siang di Pesantren Persis, Benda, Tasikmalaya. Ribuan jama'ah turut pula berdesak-desakan mengantarkan Ust. Shiddiq Amien ke tempat peristirahatan terakhir. Allahumma-ghfir lahu wa-rhamhu wa 'afihi wa-'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu.
Ust. Drs. Shiddiq Amienullah, MBA, atau akrab dipanggil Ust. Shiddiq Amien, Sabtu malam (31/10/2009) wafat di RS. Al-Islam, Bandung. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada jam 22.15 wib, setelah 22 hari sebelumnya menjalani perawatan di RS yang sama. Almarhum wafat setelah pada tanggal 9 Oktober terkena serangan stroke dan mengalami pendarahan di otak.
Jenazah almarhum dimandikan di RS. Al-Islam pada jam 23.00, untuk selanjutnya dishalatkan oleh keluarga dan beberapa tokoh Persatuan Islam (Persis). Pada jam 23.30 jenazah almarhum kemudian dibawa ke masjid PP. Persis Viaduct di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2, Bandung. Sesampainya di sana ratusan jama'ah telah menunggu untuk menshalatkan.
Sejak malam itu, ribuan jama'ah tidak henti-hentinya menshalatkan jenazah sampai jam 06.55 wib. Antrian jama'ah yang sangat banyak menyebabkan mereka harus berdesak-desakan di dua tangga pintu masuk masjid sampai ketika jenazah sudah diangkat ke dalam mobil ambulance sekalipun.
Menurut H. Andi Sugandi, Bendahara PP. Persis, mengatakan, "Sampai malam pun, jika tidak distop, jama'ah yang menshalatkan pasti akan terus berdatangan."
Akan tetapi, menurutnya, semua jama'ah diharapkan pengertiannya, karena jenazah almarhum tidak mungkin berlama-lama disemayamkan.
Tercatat hadir tokoh-tokoh yang ikut menshalatkan almarhum adalah para ulama Persis, Ust. Ikin Sodikin (Ketua Majelis Penasihat PP. Persis), Ust. Usman Sholehudin (Ketua Dewan Hisbah Persis), Ust. Syuhada Bahri (Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), KH. Athian Ali M. Da'i, KH. Miftah Farid, Ust. Aam Amiruddin, M.Si, Walikota Bandung, Dada Rosada, dan mantan Menhut M.S. Kaban.
Sementara Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, tidak sempat menshalatkan jenazah. Beliau tiba di lokasi tepat jam 06.55 wib saat jenazah sudah diangkat ke mobil ambulance. Walaupun begitu beliau sempat menengok almarhum di dalam mobil dan turut mendo'akannya.
Jenazah almarhum kemudian bertolak ke Tasikmalaya. Panjang antrian kendaraan terhitung + 10 km. Ketika mobil ambulance sudah sampai di Malangbong, Garut, antrian kendaraan yang terakhir masih berada di Cicalengka-Nagreg, Kab. Bandung. Jenazah kemudian sampai di Pesantren Persis, Benda, Tasikmalaya, pada jam 10.30 wib.
Kedatangan jenazah disambut dengan haru oleh seluruh jama'ah dan santri Pesantren Persis, Benda, yang dari sejak pagi berdesak-desakan mengantri untuk bisa menshalatkan almarhum. Tercatat hadir waktu itu Walikota Tasikmalaya, H. Syarief Hidayat.
Selepas shalat zhuhur jenazah kemudian dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Tampak dengan jelas di areal sawah puluhan hektar tersebut antrian jama'ah yang berjejal mengantarkan almarhum. Ketika penguburan selesai, Ust. Usman Sholehuddin (Ketua Dewan Hisbah Persis) menyeru semua jama'ah untuk memohonkan istighfar dan ketetapan hati dan surganya karena jenazah akan dimintai pertangungjawaban saat ini juga: Istaghfiru li akhikum, wa-s`alu lahut-tatsbita, fa innahul-ana yus`alu.
Sesaat sesudah itu, Ust. Usman menyerukan, "Cukup. Rangkaian acara pemakaman jenazah selesai." Jama'ah pun kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, dan jama'ah yang belum menshalatkan antri untuk menshalatkan di atas kuburan almarhum.
Penyakit Ustadz
Ust. Shiddiq Amien dilarikan ke RS. Al-Islam setelah terkena serangan stroke di sekitar Nagreg, Kab. Bandung. Waktu itu (9/10/2009) beliau sedang melakukan perjalanan ke Bandung dari Tasikmalaya dengan menyetir kendaraan sendiri. Ketika beliau merasakan ketegangan di badannya, segera beliau menepi dan menelepon putra sulungnya, H. Arief Rahman Hakim di Tasikmalaya, untuk menyusul dan menjemputnya. Karena terjebak macet, H. Arief pun kemudian menelepon Sekretaris Ust. Shiddiq, H. Aan Iskandar yang kebetulan waktu itu sedang ada di Cileunyi untuk menjemput beliau.
Ketika masuk RS. Al-Islam, menurut H. Aan Iskandar, Ust. Shiddiq masih sempat bertanya, "Saha ieu?" (Siapa ini?), H. Aan pun lantas menjawabnya. Akan tetapi, sejak itu beliau koma sampai kemudian diwafatkan oleh Allah swt pada Sabtu malam, 31 Oktober 2009.
Selama di RS. Al-Islam, Ust. Shiddiq tercatat dioperasi sebanyak tiga kali di sekitar tempurung kepalanya. Kondisi beliau naik turun, kadang membaik, sering pula memburuk.
Menurut Jeje Zaenudin, M.Ag (Ketua Umum PP. Pemuda Persis) yang juga pernah diasuh Ust. Shiddiq di Pesantren Benda, jauh sebelum itu almarhum dikenal tidak memiliki gangguan tekanan darah tinggi. Walaupun beberapa tahun terakhir gangguan tersebut kemudian datang, akan tetapi beliau dikenal disiplin dalam hal makanan. Salah satunya, beliau tidak pernah bersedia untuk makan selepas tabligh/pengajian di malam hari. Akan tetapi Allah swt berkehendak lain. Pada Sabtu malam (31/10/2009) itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya.
'Amul Huzni Persis
Bagi jama'ah Persis, tahun 2009 ini bisa dikatakan 'amul-huzni (tahun kesedihan). Jika di masa Rasul saw, 'amul huzni itu ditandai dengan wafatnya Khadijah ra, istri Nabi saw, dan Abu Thalib, paman Nabi saw, maka bagi jama'ah Persis, 'amul huzni ini ditandai dengan wafatnya (1) Ust. Drs. Endang Sukmana (Kabidgar Perwakafan PP. Persis) pada tanggal 24 Februari 2009, (2) Ust. Drs. H. Entang Mukhtar, ZA (Ketua PP. Persis Bidang Jam'iyyah) pada tanggal 21 April 2009, dan terakhir (3) Ust. Drs. Shiddiq Amien, MBA (Ketua Umum PP. Persis dan Anggota Dewan Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Pusat) pemimpin tertinggi di lingkungan Persatuan Islam.
Ya, 'amul-huzni, karena mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berkonstribusi besar dalam dakwah Islam. Kehilangan mereka sedikitnya memberikan efek yang besar dalam hilangnya peran-peran strategis dakwah yang biasa mereka perankan. Walaupun itu semua bukan pertanda bahwa dakwah Islam, khususnya Persis, telah kiamat. Karena selepas Khadijah ra dan Abu Thalib, muncullah Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, dan sederetan shahabat lainnya yang terbukti lebih tangguh mengibarkan panji dakwah Islam. Demikian juga, selepas kepergian Ust. Shiddiq Amien, Ust. Entang Mukhtar, dan Ust. E. Sukmana, bukan berarti penegak panji-panji dakwah Islam harus hilang ditelan masa. Generasi berikutnya dalam hal ini tentu wajib berani memikul amanah yang besar ini. Semoga.
Penulis adalah Ketua II PP Pemuda Persatuan Islam. Tulisan ini dimuat di situs [www.hidayatullah.com]
Oleh Tiar Anwar Bachtiar
Hidayatullah.com--Ribuan jama'ah berdesak-desakan untuk bisa menshalatkan jenazah Ust. Shiddiq Amien—Allahu yarham—dari sejak malam Ahad di RS. Al-Islam dan masjid PP. Persis Viaduct, sampai hari Ahad siang di Pesantren Persis, Benda, Tasikmalaya. Ribuan jama'ah turut pula berdesak-desakan mengantarkan Ust. Shiddiq Amien ke tempat peristirahatan terakhir. Allahumma-ghfir lahu wa-rhamhu wa 'afihi wa-'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu.
Ust. Drs. Shiddiq Amienullah, MBA, atau akrab dipanggil Ust. Shiddiq Amien, Sabtu malam (31/10/2009) wafat di RS. Al-Islam, Bandung. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada jam 22.15 wib, setelah 22 hari sebelumnya menjalani perawatan di RS yang sama. Almarhum wafat setelah pada tanggal 9 Oktober terkena serangan stroke dan mengalami pendarahan di otak.
Jenazah almarhum dimandikan di RS. Al-Islam pada jam 23.00, untuk selanjutnya dishalatkan oleh keluarga dan beberapa tokoh Persatuan Islam (Persis). Pada jam 23.30 jenazah almarhum kemudian dibawa ke masjid PP. Persis Viaduct di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2, Bandung. Sesampainya di sana ratusan jama'ah telah menunggu untuk menshalatkan.
Sejak malam itu, ribuan jama'ah tidak henti-hentinya menshalatkan jenazah sampai jam 06.55 wib. Antrian jama'ah yang sangat banyak menyebabkan mereka harus berdesak-desakan di dua tangga pintu masuk masjid sampai ketika jenazah sudah diangkat ke dalam mobil ambulance sekalipun.
Menurut H. Andi Sugandi, Bendahara PP. Persis, mengatakan, "Sampai malam pun, jika tidak distop, jama'ah yang menshalatkan pasti akan terus berdatangan."
Akan tetapi, menurutnya, semua jama'ah diharapkan pengertiannya, karena jenazah almarhum tidak mungkin berlama-lama disemayamkan.
Tercatat hadir tokoh-tokoh yang ikut menshalatkan almarhum adalah para ulama Persis, Ust. Ikin Sodikin (Ketua Majelis Penasihat PP. Persis), Ust. Usman Sholehudin (Ketua Dewan Hisbah Persis), Ust. Syuhada Bahri (Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), KH. Athian Ali M. Da'i, KH. Miftah Farid, Ust. Aam Amiruddin, M.Si, Walikota Bandung, Dada Rosada, dan mantan Menhut M.S. Kaban.
Sementara Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, tidak sempat menshalatkan jenazah. Beliau tiba di lokasi tepat jam 06.55 wib saat jenazah sudah diangkat ke mobil ambulance. Walaupun begitu beliau sempat menengok almarhum di dalam mobil dan turut mendo'akannya.
Jenazah almarhum kemudian bertolak ke Tasikmalaya. Panjang antrian kendaraan terhitung + 10 km. Ketika mobil ambulance sudah sampai di Malangbong, Garut, antrian kendaraan yang terakhir masih berada di Cicalengka-Nagreg, Kab. Bandung. Jenazah kemudian sampai di Pesantren Persis, Benda, Tasikmalaya, pada jam 10.30 wib.
Kedatangan jenazah disambut dengan haru oleh seluruh jama'ah dan santri Pesantren Persis, Benda, yang dari sejak pagi berdesak-desakan mengantri untuk bisa menshalatkan almarhum. Tercatat hadir waktu itu Walikota Tasikmalaya, H. Syarief Hidayat.
Selepas shalat zhuhur jenazah kemudian dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Tampak dengan jelas di areal sawah puluhan hektar tersebut antrian jama'ah yang berjejal mengantarkan almarhum. Ketika penguburan selesai, Ust. Usman Sholehuddin (Ketua Dewan Hisbah Persis) menyeru semua jama'ah untuk memohonkan istighfar dan ketetapan hati dan surganya karena jenazah akan dimintai pertangungjawaban saat ini juga: Istaghfiru li akhikum, wa-s`alu lahut-tatsbita, fa innahul-ana yus`alu.
Sesaat sesudah itu, Ust. Usman menyerukan, "Cukup. Rangkaian acara pemakaman jenazah selesai." Jama'ah pun kemudian kembali ke tempatnya masing-masing, dan jama'ah yang belum menshalatkan antri untuk menshalatkan di atas kuburan almarhum.
Penyakit Ustadz
Ust. Shiddiq Amien dilarikan ke RS. Al-Islam setelah terkena serangan stroke di sekitar Nagreg, Kab. Bandung. Waktu itu (9/10/2009) beliau sedang melakukan perjalanan ke Bandung dari Tasikmalaya dengan menyetir kendaraan sendiri. Ketika beliau merasakan ketegangan di badannya, segera beliau menepi dan menelepon putra sulungnya, H. Arief Rahman Hakim di Tasikmalaya, untuk menyusul dan menjemputnya. Karena terjebak macet, H. Arief pun kemudian menelepon Sekretaris Ust. Shiddiq, H. Aan Iskandar yang kebetulan waktu itu sedang ada di Cileunyi untuk menjemput beliau.
Ketika masuk RS. Al-Islam, menurut H. Aan Iskandar, Ust. Shiddiq masih sempat bertanya, "Saha ieu?" (Siapa ini?), H. Aan pun lantas menjawabnya. Akan tetapi, sejak itu beliau koma sampai kemudian diwafatkan oleh Allah swt pada Sabtu malam, 31 Oktober 2009.
Selama di RS. Al-Islam, Ust. Shiddiq tercatat dioperasi sebanyak tiga kali di sekitar tempurung kepalanya. Kondisi beliau naik turun, kadang membaik, sering pula memburuk.
Menurut Jeje Zaenudin, M.Ag (Ketua Umum PP. Pemuda Persis) yang juga pernah diasuh Ust. Shiddiq di Pesantren Benda, jauh sebelum itu almarhum dikenal tidak memiliki gangguan tekanan darah tinggi. Walaupun beberapa tahun terakhir gangguan tersebut kemudian datang, akan tetapi beliau dikenal disiplin dalam hal makanan. Salah satunya, beliau tidak pernah bersedia untuk makan selepas tabligh/pengajian di malam hari. Akan tetapi Allah swt berkehendak lain. Pada Sabtu malam (31/10/2009) itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya.
'Amul Huzni Persis
Bagi jama'ah Persis, tahun 2009 ini bisa dikatakan 'amul-huzni (tahun kesedihan). Jika di masa Rasul saw, 'amul huzni itu ditandai dengan wafatnya Khadijah ra, istri Nabi saw, dan Abu Thalib, paman Nabi saw, maka bagi jama'ah Persis, 'amul huzni ini ditandai dengan wafatnya (1) Ust. Drs. Endang Sukmana (Kabidgar Perwakafan PP. Persis) pada tanggal 24 Februari 2009, (2) Ust. Drs. H. Entang Mukhtar, ZA (Ketua PP. Persis Bidang Jam'iyyah) pada tanggal 21 April 2009, dan terakhir (3) Ust. Drs. Shiddiq Amien, MBA (Ketua Umum PP. Persis dan Anggota Dewan Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Pusat) pemimpin tertinggi di lingkungan Persatuan Islam.
Ya, 'amul-huzni, karena mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berkonstribusi besar dalam dakwah Islam. Kehilangan mereka sedikitnya memberikan efek yang besar dalam hilangnya peran-peran strategis dakwah yang biasa mereka perankan. Walaupun itu semua bukan pertanda bahwa dakwah Islam, khususnya Persis, telah kiamat. Karena selepas Khadijah ra dan Abu Thalib, muncullah Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, dan sederetan shahabat lainnya yang terbukti lebih tangguh mengibarkan panji dakwah Islam. Demikian juga, selepas kepergian Ust. Shiddiq Amien, Ust. Entang Mukhtar, dan Ust. E. Sukmana, bukan berarti penegak panji-panji dakwah Islam harus hilang ditelan masa. Generasi berikutnya dalam hal ini tentu wajib berani memikul amanah yang besar ini. Semoga.
Penulis adalah Ketua II PP Pemuda Persatuan Islam. Tulisan ini dimuat di situs [www.hidayatullah.com]
Langganan:
Postingan (Atom)