Inilah Daftar Tuntutan Amerika Untuk SBY Bila Jadi Presiden

Seorang mantan Menteri di era Pemerintahan pasca Soeharto, mengaku memperoleh banyak masukan dari beberapa orang yang selama ini menjadi anggota Tim Sukses SBY. Informasi itu menyangkut issue seputar keterlibatan Amerika Serikat dibelakang kenaikan SBY sebagai Presiden RI. Ternyata keterlibatan semacam AIPAC, Pentagon, NSC, China perantauan, dan para Lobbyist Indonesia di Kongres negara adidayaa itu tidak bohong 100 persen. Keterlibatan mereka memang ada, meski ditutup-tutupi oleh kedua belah pihak.

Menurut mantan menteri yang hobbinya mancing itu, beberapa "tuntutan" negara adidaya itu memang masuk akal bagi kepentingan kapitalis globalnya. Dulu ketika dia masih menjabat di pemerintahan, daftar "keinginan" negara adidaya itu juga pernah disodorkan Presiden kepadanya yang menerima "pesan" itu melalui Dubes AS di Jakarta. Tapi kondisi dalam negeri yang saat itu sedang "chaos" akibat angin Reformasi yang berhembus kencang, sehingga beberapa bagian tuntutan itu tak semuanya bisa "dibayarkan" hingga dia keluar dari kabinet karena berubahnya pemerintahan saat itu.

Menurut mantan menteri ini, mungkin saja AS masih menagih atas daftar tuntutannya yang belum kesampaian di negeri ini. "Nah, secara kebetulan pak SBY yang mau menerima "syarat" itu", katanya enteng. Apa saja sebenarnya yang diinginkan pihak Amerika untuk negeri kita saat ini?

Di bidang Ekonomi

Mantan Menteri itu mengatakan tuntutan negeri Paman Sam itu masih berkisar pada izin konsesi untuk tambang minyak dan gas bumi serta mineral lainnya. Misalnya saja izin konsesi untuk tambang tembaga dan emas di pulau Irian yang dikerjakan oleh PT Free Port. Mereka minta konsesi 100 thn untuk explorasi dan produksi, serta tambahan cakupan wilayah konsesi hingga mencapai 10 persen wilayah pulau kaya mineral itu.

Sementara untuk minyak dan gas bumi, mereka minta jaminan yang sama untuk PT Caltex Indonesia di Riau, PT Exxon untuk Aceh serta perluasan konsesi tambang migas untuk perusahaan UNOCAL di Kalimantan dan lepas pantainya. Dan diizinkan pula perusahaan AS ini membuka konsesi baru di wilayah kepala burung pulau Irian yang kaya itu.

Sementara untuk explorasi tambang gas terbesar di dunia, yaitu kepulauan Natuna, buah hasil kunjungan Presiden Clinton ke Jakarta beberapa tahun lalu, mereka juga prinsipnya meminta jaminan hukum dan kepastian yang membuat investasi mereka kelak di wilayah itu aman dari berbagai tuntutan rakyat Indonesia.

Untuk sektor diluar pertambangan, kepentingan ekonomi AS yang diangap penting di negeri ini adalah operasi Lembaga Keuangan dan Perbankan Internasionalnya. Kata pak mantan menteri itu, mereka meminta Bank Indonesia dan Depkeu mengizinkian pembukaan cabang-cabang yang lebih luas untuk operasi perbankan dan lembaga keuangan asing, termasuk pasar uang dan pasar modal, di semua ibukota propinsi dan kota-kota metropolis lainnya di Indonesia. Selama ini memang operasi bank-bank asing semacam Citibank, terbatas di Jakarta dan kota besar di Jawa saja seperti Bandung dan Surabaya.

Sementara itu mereka juga meminta SBY kelak lebih mempererat kerjasama ekonomi dengan teman lama yaitu IMF, WB dan forum APEC. Juga menyangkut kebijakan Pemerintah Indonesia ke depan yang menjamin terjadinya proses Liberasi Ekonomi yang lebih agresif dan sehat. Termasuk melanjutkan privatisasi BUMN seperti zaman pemerintahan Megawati. Dan diizinkannya pihak asing menguasai asset BUMN hingga 100 persen dalam 5-10 tahun ke depan. Pesanan yang terakhir ini, kata pak mantan menteri itu, lebih merupakan "pesanan" para China Hoakiao yang berjasa memberikan pendanaan kepada partai Demokrat. Mereka ini di koordinasi oleh BUMN Singapore yang selama ini rajin memborong asset-asset Pemerintah RI yang dilego Megawati melalui kementrian BUMN.

Bahkan atas titipan Singapore tampaknya, pihak AS minta agar diizinkannya 'menyewa' dan 'mengexplorasi' beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni ke pihak asing dengan perlindungan hukum yang jelas. Juga ada tuntutan untuk diberikannya jaminan kebebasan oleh otoritas moneter Indonesia dalam proses transfer dana hasil keuntungan jaringan bisnis Internasional yang beroperasi disini tanpa ada lagi pembatasan jumlah dana yang keluar Indonesia. Dan untuk menjamin terlaksananya kebijakan ini, tak tanggung-tanggung mereka menitipkan sejumlah nama calon Menteri Ekonomi yang akan paham betul bagaimana kepentingan AS disini antara lain: Sri Mulyani, Marie Pangestu,Iwan Jaya Aziz, Dorojatun K Jakti, Baihaki Hakim, dan ECW Neloe.


Di bidang Militer dan Keamanan Regional

Informasi yang didapat pak Menteri menyebutkan bahwa Pemerintah AS, khususnya Pentagon, menginginkan Pemerintahan SBY kelak mendukung upaya AS dan negara sekutunya untuk melakukan internasionalisi selat Malaka dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Sementara untuk dalam negeri, pihak AS tampaknya ingin sekali melihat reformasi juga terjadi secara prinsipiil dalam organisasi TNI. Mereka meminta Pemerintahan SBY mempelopori upaya penghapusan fungsi territorial TNI dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahannya. Juga mereka mendesak agar kekuatan TNI-Laut yaitu armada timur dan barat dilebur dan dihapuskan menjadi komando utama saja yang berpusat di Jakarta.

Bagaimana dengan persenjataan TNI yang selama ini diboikot AS? Mereka meminta kepada Pemerintahan SBY kelak agar usaha modernisasi persenjataan TNI tetap mengacu pada sistem persenjataan negara adidaya itu. Mereka meminta pembelian senjata ex-AS dilakukan tidak langsung dan cukup senjata bekas pakai dari negara ketiga yaitu: Korsel, Taiwan dan Israel. Sementara itu mereka juga meminta Pemerintah SBY membentuk badan baru di bidang intelejen kepolisian (semacam FBI) dengan berintikan anggota Detasemen 88 yang sebelumnya telah dididik FBI untuk penanggulangan terrosime global.

Di bidang Politik dan Diplomasi

Mereka meminta agar Pelembagaan KPU dilakukan secara tetap untuk masa jabatan 5 tahun yad, melalui mekanisme hukum yang tegas dan lebih kuat sehingga tak mudah di intervensi dan digoyang DPR. Sementara di bidang otonomi daerah, mereka juga mengusulkan revisi UU Otonomi Daerah yang menjamin tiap Propinsi di Indonesia bisa lebih luwes dalam berhubungan secara langsung dgn pihak luar negeri, terutama dalam arus modal, tanpa menunggu Jakarta. Mereka juga berkeinginan melalu revisi UU Otoda itu, kelak propinsi-propinsi diIndonesia bisa mandiri sehingga suatu saat nanti akan mengarahkan NKRI menjadi negara Federal. Di bidang kepartaian, mereka meminta SBY agar bisa memikirkan sistem Multi Partai yang ada sekarang ini mulai dibatasi sehingga tersisa sekitar 2-3 parpol saja di masa depan seperti di AS.

Dalam diplomasi Internasional, pihak AS minta bantuan Pemerintahan SBY sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ikut aktif membantu kebijakan AS di Timur Tengah. Indonesia diminta untuk mendekati negeri-negeri Arab garis keras untuk bersikap moderat dan membantu Israel untuk merumuskan formula perdamainnya sendiri di Palestina. Indonesia diharapkan AS berperan aktif pula dalam kampanye melawan terrorisme internasional yang menjadikan Islam sebagai tameng.


Islam Fundamentalis dan Dunia Kampus

Sementara itu untuk mencegah munculnya Islam Fundamentalisme dalam pendidikan di ponpes-ponpes di seluruh Indonesia, mereka mendesak Pemerintahan SBY kelak memiliki kewenangan mengatur ponpes-ponpes itu seperti Departemen Pendidikan mengatur sekolah-sekolah swasta. Pengaturan dan intervensi Pemrintah itu meliputi sistem pembelajarannya dan terutama kurikulum. Dan untuk mengimbangi perkembangan paham fundamentalisme di Indonesia, mereka mendesak agar Pemerintahan SBY kelak mendorong tumbuh-berkembangnya kajian-kajian Keislaman Moderat semacam Lembaga Kajian yang ada di negara-negara maju saat ini. Mungkin yang mereka maksud adalah semacam Jaringan Islam Liberal (JIL) yang sudah mereka danai selama ini.

Bagaimana dengan dinamika kampus-kampus di Indonesia yang selama ini menjadi sumber perubahan di Republik ini? Ternyata Pemerintah AS berencana akan meyekolahkan ratusan pemuda Indonesia kembali setiap tahunnya seperti di masa lalu, dengan program bea siswa yang didanai oleh Deplu AS dan Lembaga Donasi lainnya di AS. Maksud program itu intinya agar mereka memiliki persepsi yang pas tentang Amerika Modern dewasa ini. Pihak AS juga sudah akan membuka pusat-pusat layanan Informasi di berbagai kampus di seluruh Indonesia (sebuah sudah di bangun AS di Univ. Muhammadiyah Malang tahun ini), menyangkut informasi seputar kehidupan bangsa Amerika. Hal sama akan mereka lakukan melalui badan penyiaran Internasional AS yaitu "Voice of America (VoA)" yang akan merintis lebih banyak lagi unit-unit siaran mereka di Indonesia dalam bentuk kerjasama dalam materi pemberitaan dan siaran untuk radio maupun televisi di sluruh Indonesia.

Sumber Forum.swaramuslim.net